News

Bahasa Indonesia dalam Sorotan

Oleh: E. Aminudin Aziz/Atdikbud KBRI London

Sajian dalam Diskusi Bahasa Indonesia dalam rangkaian acara Indonesia Kontemporer (IKON) 2016 di School of Oriental and African Studies (SOAS), The University of London 8 Oktober lalu sungguh mencengangkan para peserta. Bahasa Indonesia dan perilaku para penutur Bahasa Indonesia seolah-olah sedang ‘ditelanjangi’. Di tengah perayaan bulan bahasa menjelang peringatan Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016 dan adanya wacana dan harapan agar Bahasa Indonesia bias berjaya menjadi bahasa internasional, para peserta disuguhi kenyataan ketakberdayaan Bahasa Indonesia saat ini. Diskusi itu seperti sedang menyajikan potret buram Bahasa Indonesia.

Selain kurang digjaya menahan arus pengaruh bahasa asing, khususnya Inggris, rendahnya sikap positif penutur Bahasa Indonesia justru lebih memprihatinkan. Dengan kata lain, Bahasa Indonesia seakan-akan tengah dirusak oleh penuturnya sendiri. Mengupas semua ranah kehidupan berbahasa, para narasumber menyajikan gejala berbahasa Indonesia yang tidak elok, bahkan cenderung amburadul oleh para penuturnya. Tidak hanya di ranah pergaulan umum masyarakat, tapi juga sudah merasuk ke ranah lebih formal, baik pada proses pendidikan maupun pada rapat-rapat resmi di lembaga pemerintahan. Iklan, pengumuman, nama lingkungan perumahan, makanan dan minuman, acara televisi, percakapan dalam film, dan kampanye politik sekalipun, merasa kurang bergengsi kalau tidak disertai sisipan ungkapan berbahasa Inggris.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mencampur atau beralih kode saat berbahasa. Namun, persoalan muncul ketika campur atau alih kode itu dilakukan pada saat yang tidak tepat dan atau salah sasaran. Akibatnya, suasana berbahasa menjadi aneh. Sebuah iklan politik untuk pemilihan anggota dewan atau pimpinan daerah setempat, yang sasarannya adalah masyarakat setempat, dipasang di lingkungan sendiri, tentu saja tidak mudah dipahami oleh calon pemilih. Apalagi, kalau rata-rata kemampuan berbahasa asing masyarakat tersebut masih rendah. Dapat dipastikan, mereka tidak akan memahami pesan iklan politik tersebut, padahal tujuan utama beriklan politik adalah untuk mengajak masyarakat memahami isi iklan itu dan akhirnya memilih pengiklan di saat pemilihan.

Bahasawan yang kini bertugas sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di KBRI London E. Aminudin Aziz, memaparkan betapa gejala campur dan alih kode itu sudah merambah ruang-ruang publik seperti . Masyarakat benar-benar dipaksa oleh pemasang iklan (politik atau barang dagangan lainnya), oleh penguasa, dan oleh media untuk memahami bacaan yang ada di sekelilingnya. Cara ini, bagaimanapun, dapat merupakan sebuah wujud ketakpedulian dan ketakramahan mereka kepada masyarakat. Hak masyarakat untuk memahami pesan seolah telah dirampas oleh pengguna bahasa seperti itu. Bagaimana mereka akan mampu memahami persoalan yang ada di masyarakat, mengayomi, dan membela kepentingan masyarakat, padahal untuk hal kecil pun mereka sudah abai?

Contoh yang tidak kalah menarik adalah pengamatan dari Geoff Roberts, penguji Bahasa Indonesia di Cambridge University. Dalam buku teks yang dijadikan sebagai rujukan bahan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat general certificate of secondary education (GCSE) di Inggris atau setingkat kelas III SMA di Indonesia, Geoff Roberts menunjuk bertebarannya kosa kata Bahasa Inggris. Padahal, selain buku itu sesungguhnya ditulis oleh penutur asli Bahasa Indonesia, padanan kata-kata atau istilah-istilah tersebut tersedia dalam Bahasa Indonesia. Dan, tentu saja, padanan tersebut tidak kalah bermakna, bahkan mampu menggambarkan maksud berbahasa kepada sasarannya. Sebaliknya, buku teks tersebut justru penuh dengan istilah Inggris yang telah diindonesiakan hanya melalui proses penyesuaian bunyi, walaupun perbedaan maknanya belum tentu menjadi kepedulian penulis. Lebih jauh, buku teks tersebut menampilkan sebuah teks nyata yang diambil dari sebuah pidato seorang pejabat tinggi negeri ini yang sasaran pidatonya adalah masyarakat Indonesia. Dengan menyelipkan banyak sekali istilah Inggris, isi pidato tersebut menjadi sangat sumir, dan sulit dicerna. Jangan-jangan, pendengar sasaran pidato tersebut tidak memahami apa-apa yang disebutkan oleh pejabat tinggi tersebut. Dan, jangan salahkan para bawahan kalau instruksi darinya itu tidak dilaksanakan, sebab mereka memang tidak mengerti cara berbahasa pembuat kebijakan.

Ben Murtagh, dosen senior kajian Indonesia dan Melayu di SOAS menunjuk sejumlah contoh dalam novel dan film yang ditulis oleh penulis Indonesia yang memuat gejala berbahasa Indonesia yang sama ‘hancurnya’. Bukan hanya campur kode dengan menyelipkan kata atau istilah, tetapi yang muncul adalah alih kode pada tingkat kalimat dan wacana. Kalau sasaran pembaca novel dan penonton film itu adalah umumnya masyarakat Indonesia, maka Ben Murtagh ragu bahwa novel dan film tersebut dimengerti oleh mereka. Walaupun umumnya orang Indonesia sudah belajar Bahasa Inggris dan sedikit banyak memahaminya, alih kode pada tingkat tersebut, apalagi dilakukan secara berulang, akan tetap sulit dimengerti dan memang tidak perlu.

Gejala berbahasa seperti di atas memang kini semakin umum. Beragam penjelasan dan kebijakan untuk memperbaikinya pun sudah dibuat. Namun, bukannya membaik, justru semakin menjadi-jadi. Tampaknya benar apa yang selama ini muncul ke ruang diskusi publik kita. Bangsa dan masyarakat Indonesia kelihatannya sedang mengalami krisis jati diri, hal mana tercermin juga dalam cara mereka berbahasa.

Memang benar, Bahasa Indonesia merupakan bahasa baru, yang dikukuhkan keberadaannya pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 lalu. Sementara itu, penetapan statusnya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional baru dilakukan pascakemerdekaan bersamaan dengan pengesahan Undang-undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia dibangun di atas keragaman bahasa dan budaya serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejatinya, bangsa Indonesia merasa beruntung karena penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa nasional berjalan sangat mulus. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang dilakukan melalui pertumpahan darah, bahkan banyak yang di antaranya mengambil bahasa yang tidak bersumber dari akar budayanya sendiri.

Namun demikian, pemertahanan dan pemartabatan Bahasa Indonesia bukanlah upaya tanpa beban. Selain munculnya gejala berbahasa seperti dinyatakan tadi, ditambah dengan gejala pengikisan jati diri di masyarakat, Bahasa Indonesia, bagaimanapun, belum merupakan nilai budaya inti masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bahasa Indonesia umumnya masih merupakan bahasa kedua yang baru dipelajari di sekolah. Mungkin baru pada generasi ketiga pascakemerdekaan Bahasa Indonesia menjadi bahasa pertama masyarakat Indonesia. Itupun pada jumlah yang belum tentu banyak dibandingkan dengan keseluruhan penduduk Indonesia. Dengan demikian, upaya memuliakan Bahasa Indonesia ke depan, sejatinya tidak hanya terarah pada perencanaan korpus atau status, tetapi lebih pada perencanaan gengsi berbahasa Indonesia yang dikemas dalam politik perolehan bahasa yang sesuai dan tepat. Namun, tentu saja, perencanaan gengsi ini tidak mudah, sebab para penutur bahasa Indonesia belum merasa bergengsi berbahasa Indonesia. Badan Bahasa yang ada di Kemdikbud pun memang belum bergigi dan berdaya membuat perencanaan bahasa Indonesia yang akan memartabatkan Bahasa Indonesia. Perannya hanya kedengaran sayup-sayup dan mengarah ke ketiadaan. Inilah yang digugat oleh Gunawan Muhammad, sastrawan dan wartawan senior, pada pengantar diskusi di IKON tersebut.

Discussion

Comments are closed.

Books (Free)

“Indonesia Goes to School”

Past Events Posters

%d bloggers like this: